Okt
20
2017
Today
Cuaca Cilacap 29-08-2017

Berawan
Suhu : 24-320C
Angin : 5-25 km/jam
Cuaca Maritim
Bila Mangkir Lagi, Kejaksaan Bakal Jemput Paksa Probo
Oleh Wagino   
Minggu, 11 Juni 2017 22:12

CILACAP, (CIMED) - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Cilacap berencana menjemput paksa mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro yang menjadi tersangka kasus bobolnya kas daerah Cilacap sebesar Rp 10,8 miliar. Upaya penjemputan paksa itu akan dilakukan bila pemanggilan ketiga tetap mangkir, karena mantan orang nomor satu di Cilacap itu sudah dua kali tidak memenuhi panggilan jaksa untuk diperiksa sebagai tersangka.


Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Berdiaman Simangalo didampingi Kasi Pidsus Bobi Haryanto mengatakan surat pemanggilan sudah dilayangkan kepada Probo Yulastoro. Ini merupakan surat pemanggilan yang ketiga kalinya untuk diperiksa dalam perkara bobolnya kas daerah sebesar Rp 10,8 miliar yang terjadi pada 2006.

"Tersangka sudah dua kali tidak memenuhi panggilan jaksa untuk diperiksa tanpa memberikan alasan yang jelas. Pemanggilan ketiga sudah dikirim, Senin (12/6/2017) ini dijadwalkan pemeriksaan," kata Kajari Cilacap, Jumat (9/6/2017).

Berdiaman menegaskan, apabila tiga kali tidak memenuhi panggilan jaksa maka akan dilakukan upaya penjemputan paksa.

"Kalau hingga panggilan ketiga tetap mangkir tanpa alasan yang jelas, kita (Kejari Cilacap, red) akan melakukan upaya jemput paksa," tegasnya.

Padahal, menurut Kajari, sebelum jadi tersangka, Probo datang memenuhi panggilan jaksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi.  

Pada 19 Mei lalu, jaksa telah menetapkan Probo Yulastoro sebagai tersangka setelah alat bukti cukup serta serta beberapa kali dilakukan gelar perkara, penyidikan dan penyelidikan dengan memeriksa 18 saksi. (Baca : Kas Daerah Bobol Rp 10,8 Miliar, Mantan Bupati Cilacap Jadi Tersangka)

Berdasarkan temuan penyidik Probo terlibat dalam kasus penyelewengan pengelolaan keuangan daerah Cilacap yang menyebabkan kas daerah bolong sebesar Rp 10,8 miliar. Salah satu catatan penting dalam perkara ini adalah tidak adanya Surat Perintah Membayar (SPM) saat pencairan dana APBD. Penyidik menemukan peran dari tersangka yang ikut menandatanggani cek pencairan uang yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Sebelum menetapkan tersangka, Kejari Cilacap telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan meminta laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pasalnya sesuai temuan dari BPK kas bolong sebesar Rp 7,5 miliar, sedangkan penyidik Kejaksaan meyakini kas daerah yang bobol sebesar Rp 10,8 miliar. Selain itu, Kejari Cilacap juga meminta bantuan BPKP RI untuk menghitung kerugian negara yang timbul.

Mantan Bupati Cilacap itu dijerat UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.



Share on
Facebook! Twitter! Joomla Free PHP
 

Posting komentar anda