Nov
21
2017
Today
Cuaca Cilacap 29-08-2017

Berawan
Suhu : 24-320C
Angin : 5-25 km/jam
Cuaca Maritim
Tersangka Kasus Kas Daerah Bolong Rp 10,8 Miliar Bertambah
Oleh Wagino   
Jumat, 25 Agustus 2017 16:37

CILACAP, (CIMED) - Tersangka kasus dugaan penyelewengan keuangan daerah Kabupaten Cilacap yang menyebabkan kas daerah bobol Rp 10,8 miliar bertambah. Penyidikit Kejaksaan Negeri Cilacap juga telah menetapkan Sayidi sebagai tersangka. Mantan Sekda Cilacap itu mmenyusul Probo yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.


"Tersangka baru telah ditetapkan pada Rabu (23/8/2017). Dan hari Jumat sudah datang memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Berdiaman Simalango didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Bobi Haryanto, Jumat (25/8/2017). 

Kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan, akan tetapi usai menjalani pemeriksaan mantan Sekda Cilacap itu tidak langsung ditahan.

"Tersangka belum kita tahan. Senin kita panggil lagi bersama dengan tersangka P," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 19 Mei lalu, jaksa telah menetapkan Probo Yulastoro sebagai tersangka setelah alat bukti cukup serta serta beberapa kali dilakukan gelar perkara, penyidikan dan penyelidikan dengan memeriksa 18 saksi.

Berdasarkan temuan penyidik Probo terlibat dalam kasus penyelewengan pengelolaan keuangan daerah Cilacap yang menyebabkan kas daerah bolong sebesar Rp 10,8 miliar. Salah satu catatan penting dalam perkara ini adalah tidak adanya Surat Perintah Membayar (SPM) saat pencairan dana APBD. Penyidik menemukan peran dari tersangka yang ikut menandatanggani cek pencairan uang yang tidak sesuai dengan mekanisme.

Sebelum menetapkan tersangka, Kejari Cilacap telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan meminta laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pasalnya sesuai temuan dari BPK kas bolong sebesar Rp 7,5 miliar, sedangkan penyidik Kejaksaan meyakini kas daerah yang bobol sebesar Rp 10,8 miliar.
Selain itu, Kejari Cilacap juga meminta bantuan BPKP RI untuk menghitung kerugian negara yang timbul.

Mantan Bupati Cilacap itu dijerat UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.



Share on
Facebook! Twitter! Joomla Free PHP
 

Posting komentar anda