Agu
14
2020
Today
Cuaca Cilacap 03-08-2020

Berawan
Suhu : 24-300C
Angin : 5-10 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Sidang Tuntutan Terdakwa Ita Rosita Ditunda
Oleh Wagino   
Rabu, 15 Juli 2020 19:20

SEMARANG, (CIMED) - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menunda sidang dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa Ita Rosita, Kades Jeruklegi Kulon non aktif terkait kasus dugaan penyelewengan APBDes Jeruklegi Kulon TA 2017 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 600 juta. Persidangan ditunda karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum selesai menyusun berkas tuntutan.


"Tuntutan belum siap. Sidang perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ita Rosita ditunda minggu depan, tanggal 22 Juli. Terdakwa sidang menjalani sidang secara online dari Cilacap," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arif Nurhidayat saat dihubungi CILACAPMEDIA.com dari Cilacap usai sidang ditunda di Pengadilan Tipikor Semarang,Rabu (15/7/2020) sore.

Pada Rabu (15/7/2020) terdakwa Ita Rosita yang telah ditahan sejak 20 Januari 2020 lalu oleh Kejaksaan Negeri Cilacap sedianya menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU. Namun akhirnya ditunda karena tuntutan JPU belum siap.

Sebelumnya, JPU dalam surat dakwaan mengatakan, terdakwa Ita Rosita selaku Kades Jeruklegi Kulon non aktif tersangkut kasus dugaan penyelewengan APBDes Jeruklegi Kulon TA 2017 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 600 juta.

APBDes Jeruklegi Kulon pada 2017 sebesar Rp 2,6 miliar lebih. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 1,7 miliar, dengan 14 proyek pekerjaan. Dari proyek pekerjaan tersebut ternyata ada delapan proyek kegiatan seperti jembatan, cor beton, pembangunan drainase, makadam jalan, pengaspalan jalan belum selesai 100 persen,  tetapi, pada laporan akhir tahun dilaporkan, seluruh pekerjaan sudah selesai.

Tidak hanya itu, terdakwa Ita Rosita juga menyerahkan pekerjaan kepada pelaksana lainnya, padahal sudah ada panitia pelaksana yang sudah ditunjuk sebelumnya. Kades juga disebutkan ikut menguasai anggaran desa yang dicairkan oleh bendahara. Terdakwa mengakui jika uang tersebut digunakan untuk kegiatan desa yang tidak ada anggaran, dan untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya, dalam dakwaan pertama terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)  Undang Undang Nomor: 3l tahun l999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 3l tahun l999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara dalam dakwaan kedua, terdakwa dijerat pasal 3  ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)  Undang Undang Nomor: 3l tahun l999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 3l tahun l999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.