Agu
14
2020
Today
Cuaca Cilacap 03-08-2020

Berawan
Suhu : 24-300C
Angin : 5-10 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Komisi IX DPR RI Gandeng Badan POM Sosialisasi KIE Di Cilacap
Oleh Wagino   
Selasa, 27 Nopember 2018 16:48

CILACAP, (CIMED) – Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Hanafi bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan kepada 200 warga di Gedung IPHI Cilacap, Selasa (27/11/2018).


Acara tersebut menghadirkan dua pembicara yakni Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM Semarang, Dra. Sri Murtiah. Apt dan Pelaksana Yankes Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Sri Wahyuni. A.Md. Keb.

Muhammad Hanafi mengatakan, Komisi IX DPR RI sekarang ini sedang konsentrasi untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU Waspom) yang diharapkan bisa disahkan pada tahun 2018 ini. RUU POM ini dibuat dengan tujuan untuk mempertegas kewewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apakah BPOM bertindak sebagai regulator atau eksekutor dalam menangani setiap permasalahan yang muncul.

“Selama ini tuntutan BPOM terhadap produsen nakal sering kali kalah di tingkat pengadilan karena tidak ada penyidikan yang menyeluruh. Maka Komisi IX berharap dalam UU ini nantinya kewenangan BPOM ditambah dengan unsur pembinaan dan penindakan,” kata politikus Partai Amanat Nasional ini.

Anggota DPR RI yang akrab disapa Hnafi ini menjelaskan, nantinya RUU POM ini dibuat bukan dengan maksud agar BPOM menjadi sebuah badan yang superbody. Akan tetapi, kata dia, harus tetap pada koridor tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan Kementrian terkait lainnya, seperti KemenKes.

“Adanya opini dari sebagian kalangan yang menganggap bahwa RUU POM akan mematikan industri kecil seperti jamu dan herbal itu tidak benar,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, penyusunan RUU POM, juga tidak akan mematikan  industri kecil. DPR RI menjamin, RUU ini nantinya lebih mengedepankan pencegahan melalui pembinaan.

“RUU POM ini diharapkan bisa melindungi masyarakat dari penipuan produsen jamu ilegal karena belakangan ini banyak ditemukan jamu yang mengandung bahan kimia. Hal ini membuat jamu jadi sulit dibedakan dengan obat,” ungkapnya.

Masih kata Hanafi, jamu itu adalah makanan atau minuman sehat yang tidak melalui uji klinis. Sedangkan obat harus melewati uji klinis.

“Bahan kimia seperti pemanis dan pengawet harusnya tidak ada dalam produk jamu. Bahan-bahan tersebut berbahaya dan bisa berakibat penyakit ginjal dan cuci darah,” katanya.

Ditambahkan, apa yang dilakukan BPOM terhadap pabrik jamu ilegal baru-baru ini merupakan langkah maju karena bisa mengurangi rantai penjualan. Oleh karena itu Komisi IX DPR RI berpendapat Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu diperluas lagi wewenangnya melalui UU ini.

Oleh karena itu Hanafi berharap, melalui kegiatan KIE tentang obat dan makanan yang aman untuk masyarakat, bisa lebih meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis obat dan makanan yang baik untuk dikonsumsi.

Dalam kesempatan yang sama,  Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM Semarang, Dra. Sri Murtiah. Apt memaparkan Sistim Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) itu ada tiga unsur yakni pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

“Unsur pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab tentang adanya aturan atau pedoman untuk menjamin keamanan obat dan makanan. Kemudian pelaku usaha diantaranya adalah produsen, distributor dan penjual. Pelaku usaha ini bertanggungjawab menyedian obat dan makanan bermutu, aman dan berkhasiat,” paparnya.

Dan usnur ketiga, lanjut dia, adalah masyarakat dimana masyarakat harus punya perlindungan yang mandiri, istilahnya masyarakat harus pintar untuk menjaga kesehatan. Masyarakat harus pintar untuk memilih obat tradisional yang aman.

“Bagaimana caranya? Salah satunya adalah melalui sosialisasi KIE seperti ini. Jadi disosialisasikan kepada masyarakat supaya pintar, misalnya bagaimana cara membeli obat tradisional yang aman,” katanya.

Sementara itu Sri Wahyuni. A.Md. Keb., dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap memaparkan seputar tanaman obat keluarga (TOGA).  Mulai dari manfaat Toga, meramu hingga mengkonsumsinya.