Pemilukada Kabupaten Cilacap : Siapa Diuntungkan? Cetak
Minggu, 25 Desember 2011 18:41

Hingar bingar pemilukada di Kabupaten Cilacap sudah terasa. Seiring dengan agenda demokratisasi di era otonomi daerah, pemilukada merupakan ajang untuk mencari pemimpin di daerah yang diharapkan akan lebih responsif terhadap kondisi masyarakat Namun demikian, ternyata ongkos politiknya begitu mahal. Demokrasi yang dijalankan banyak menyedot anggaran yang tentu saja dapat mengabaikan kesejahteraan rakyat.

Melihat kenyataan mahalnya biaya pemilukada, orang nomor satu di negeri ini merasa prihatin dan sangat cemas.(www.politik.vivanews.com,18/3/2010). Biaya pemilukada memang sangat mahal. Zaenal Bintang seorang politisi senior Golkar mengemukakan bahwa biaya untuk kampanye seorang calon Gubernur saja bisa mencapai Rp 75-100 Milyar, sedangkan untuk calon Bupati/Walikota bisa mencapai Rp 40-60 Milyar (www.analisadaily.com. 23/3/2010). Saking mahalnya ongkos pemilukada, Mendagri Gamawan Fauzi pernah mengusulkan agar Kepala Daerah ditunjuk saja oleh Presiden. (www.pemiluindonesia.com, 12/4/2010).

Dalam sebuah Kuliah Umum yang bertajuk “Kebijakan Publik dan Etika Publik”, di Hotel Ritz Carlton, Selasa (18/5/2010), Sri Mulyani mengatakan bahwa semua episode yang terjadi di ruang publik, rakyat sebagai pemegang saham utama berhak memilih chief executive officer (CEO) republik ini dan juga memilih orang-orang yang menjadi pengawas CEO. Proses ini membutuhkan biaya luar biasa. Apalagi (memilih) Presiden, dan tak bisa terbayangkan. Besaran biaya itu sangat tak masuk akal karena tak masuk perhitungan pengembalian investasi. Sehingga  tentu akan menjadi beban personal. Untuk mendapatkan dana luar biasa itu, mau tidak mau, kandidat harus “berkolaborasi” dengan sumber finansial (www.tempointeraktif.com, 18/5/2010).  Hal senada juga diungkapkan oleh Zainal Bintang, ada yang mem-back up ongkos politik kandidat. Bahkan berdasarkan informasi berbagai LSM dan pers, ada indikasi kuat keterlibatan konsorsium asing dalam menaikkan kandidat gubernur, bupati maupun walikota di berbagai daerah.

Ketika kolaborasi itu dijalankan dan pada saat kandidat Kepala Daerah berhasil mendapatkan kemenangan, tentu saja ada proses timbal balik antara sang Kandidat dengan sumber finansialnya. Menurut Sri Mulyani, cara yang memungkinkan yakni melalui jual beli kebijakan. Melalui proses itu, Zainal Bintang mensinyalir ada proses timbal balik melalui penguasaan atas sejumlah proyek bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Jika ini yang terjadi, maka demokrasi yang dijalankan ini untuk kepentingan siapa? Untuk rakyat atau untuk kepentingan elit yang berkolaborasi dengan pemilik modal?

Bagi para pengusungnya, demokrasi diharapkan mampu membawa kesejahteraan. Kehidupan yang jauh lebih baik dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tapi pada prakteknya, ternyata jauh panggang dari api. Alih-alih untuk kesejahteraan, dana APBD untuk kesejahteraan rakyat malah dipangkas demi penyelenggaraan pemilukada yang belum tentu akan berdampak pada kesejahteraan itu sendiri. Bagaimana dengan Pemilukada Cilacap???

Ditulis oleh Rachmat Abdul Jalil, S.Si Msi

Penulis adalah warga Dayeuhluhur, Alumnus SMA Negeri Dayeuhluhur



Share on
Facebook! Twitter! Joomla Free PHP