Nov
25
2017
Today
Cuaca Cilacap 29-08-2017

Berawan
Suhu : 24-320C
Angin : 5-25 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Kontraktor Nakal Bakal Ditindak Tegas
Oleh Wagino   
Jumat, 30 Oktober 2015 21:58

CILACAP, (CIMED) - Pemerintah Kabupaten Cilacap mengancam bakal menindak tegas kontraktor nakal, terutama yang mengerjakan proyek tidak sesuai spesifikasi ditetapkan. Kontraktor tersebut tidak akan diberikan pekerjaan lagi pada anggaran selanjutnya.
Demikian ditegaskan Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji saat penyerahan Surat Perintah Kerja (SPK) di lingkungan Pemkab setempat di Pendopo Wijayakusuma Sakti, Jumat (30/10/2015). SPK  yang diserahkan berasal dari dua SKPD yaitu Dinas Bina Marga SDA ESDM dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

“Sekarang SPK untuk APBD Perubahan 2015. Kalau besok pekerjaannya tidak sesuai standar, maka pada anggaran Definitif 2016 tidak boleh diberikan pekerjaan lagi. Bila perlu di Blacklist saja. Hal ini guna meminimalisir adanya temuan dari BPK saat melakukan audit,” tegasnya, kemarin.

Tatto menandaskan, masih ditemukannya sejumlah pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, tidak bisa dibebankan hanya kepada pengawas dari dinas di lapangan. Mengingat, lanjut dia, keterbatasan pengawas yang ada di masing-masing dinas. Temuan akan dapat diminimalisir jika kontraktor bisa bekerja secara profesional.

“Kita terus lakukan peningkatan SDM untuk para pengawas melalui pelatihan-pelatihan maupun penyesuaian teknologi. Apabila kontraktornya juga tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, maka yang ada mereka tidak akan profesional. Jadi dua-duanya harus terus berbenah,” tandasnya.

Bupati menekankan, jika tidak ingin terkena masalah hukum, pengawas maupun kontraktor di lapangan harus saling bersinergi. Keduanya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kabupaten Cilacap, Ir A Ristiyanto MT juga menyatakan agar kontraktor bisa memanfaatkan waktu yang tersedia dalam menyelesaikan pekerjaannya.

"Pada Anggaran Perubahan ini, waktu efektif yang ada hanya 45 hari. Jadi kontraktor harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada yang relatif pendek ini," katanya, kemarin.

Terkait keberadaan pengawas lapangan yang ada, Risti mengatakan, secara kuantitatif  kita akui ada keterbatasan SDM tenaga pengawas. Sehingga kuncinya ada pada kontraktor yang profesional dalam pekerja,” tegasnya.

Ditambahkan, pihaknya juga meminta kepada sejumlah pihak termasuk masyarakat secara umum untuk turut mengawasi pekerjaan di lapangan. Akan tetapi, pengawasan tersebut harus sesuai norma.

"Kita selalu welcome kepada siapapun karena ini APBD adalah duit rakyat, sehingga siapapun boleh mengawasi tentunya memahami dengan norma yang kita kerjakan. Sehingga pengawasan itu tidak berkesan mencari-cari kesalahan," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut SPK yang diserahkan sebanyak 400 paket kegiatan yang terdiri dari 304 paket pada Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM dan 96 paket kegiatan pada DCKTR.



Share on
Facebook! Twitter! Joomla Free PHP
 

Posting komentar anda