Sep
26
2017
Today
Cuaca Cilacap 29-08-2017

Berawan
Suhu : 24-320C
Angin : 5-25 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Pernyataan Tatto Harus Dijadikan Evaluasi
Oleh Wagino   
Selasa, 02 Pebruari 2016 17:51

CILACAP, (CIMED) - Koordinator Mitra Institute, Agus Wahyudi menilai, pernyataan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji yang menyebut hasil pekerjaan penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 tidak sesuai dengan harapan perlu dijadikan evaluasi stakeholder pada dinas-dinas terkait. Tujuannya untuk feedback terhadap perbaikan sistim pengelolaan dan pengendalian mutu pekerjaan rekanan.


Agus mengemukakan, hasil telaah dari pengamatan di lapangan, rendahnya kualitas pekerjaan tidak bisa dilepaskan dari beberapa aspek. Pertama, belum maksimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pada dinas teknis.

"Yang kedua, belum adanya kebijakan Umum Infrastruktur di Kabupaten Cilacap," katanya, Selasa (2/2/2016).

Menurutnya, upaya penguatan kegiatan monev, sesungguhnya  sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan jajarannya yang menyerahkan kegiatan monev pada pihak ketiga.

"Output monev dijadikan informasi, saran, kontrol, dan umpan balik kegiatan pembangunan sehingga terwujud efisiensi, efetivitas, produktivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan," ujar Agus yang juga pegiat anti korupsi di Cilacap ini.

Hal ini, lanjut dia, secara sosiologis sangat berbeda hasilnya apabila kegiatan monev dilakukan oleh dinas teknis itu sendiri. Sebab, kata dia, cendrung memiliki keterbatasan rentang kendali, kapasitas SDM, dan kemampuan pengembangan instrumen monev.

Sementara terkait kebijakan Umum Infrastruktur Cilacap, menurut dia, terkandung maksud adanya aturan main yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian kualitas.

Agus menegaskan, mengenai proses lelang terkait batas minimal harga penawaran dari rekanan bisa dicantumkan sebagai acuan proses lelang pekerjaan sehingga tidak ada yang mengajukan penawaran dibawah batas minimal yang mengakibatkan rendahnya mutu pekerjaan konstruksi.

"Termasuk didalamnya dapat dimasukkan penegasan sangsi bagi yang melanggar aturan, misalnya mensubkan (mengalihkan, red) pekerjaan ke pihak lainnya," tegasnya.

Dia menambahkan, apabila kedua aspek tersebut dikuatkan maka ada harapan baru akan adanya  kualitas infrastruktur  yang memiliki live time  yang sesuai standart minimal Kementerian PU di Kabupaten Cilacap.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Cilacap secara terang-terangan menyatakan hasil pekerjaan penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 lalu tidak sesuai dengan harapan, karena kualitasnya sangat jelek. Temuan itu diketahui setelah Tatto melakukan blusukan ke desa-desa untuk melihat secara langsung hasil pembangunan yang dikerjakan para kontraktor.

"Setelah saya turun ke desa-desa ternyata hasil pembangungan yang dikerjakan para kontraktor kwalitasnya sangat jelek, buka jelek. Kalau saya ngomong, kisarannnya sekitar 60 persen," ujar Tatto pada acara coffee morning bersama para pengurus asosiasi jasa konstruksi di gazebo pendopo Wijayakusuma Cakti, Cilacap, Senin (1/2/2016).

Tatto mengungkapkan, rendahnya mutu pekerjaan para kontraktor disebabkan sejumlah faktor antara lain, banyak pekerjaan yang dalam pelaksanaannya disubkan kepada kontraktor lain. Kemudian penawaran lelang dengan sistim dlosoran sehingga harga yang ditawarkan diatas 20 persen bahkan ada yang mencapai 30 persen. Karena penawaran rendah berakibat pada buruknya kualitas pekerjaan.



Share on
Facebook! Twitter! Joomla Free PHP
 

Posting komentar anda