Nov
25
2017
Today
Cuaca Cilacap 29-08-2017

Berawan
Suhu : 24-320C
Angin : 5-25 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Cegah Faham Radikal Sejak Dini, Aliansi Kebhinekaan Desak DPR Segera Sahkan Perpu Ormas
Oleh Wagino   
Jumat, 29 September 2017 21:13

JAKARTA, (CIMED) - Sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam Aliansi Kebhinekaan menilai, akhir-akhir ini Negara rentan disusupi faham dan ideologi radikal yang berpotensi merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Termasuk munculnya kembali isu kebangkitan PKI yang bisa membangkitan luka lama dan menimbulkan disharmonis dalam masyarakat.


Hal itu disampaikan OKP Cipayung saat menggelar konferensi pers di Jakarta pada Kamis (29/9/2017). Mereka terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Herlambang menyatakan, Aliansi Kebhinekaan berkomitmen menjaga keutuhan NKRI. Karenanya, Aliansi Kebhinekaan mendorong segenap pihak dan elemen, khususnya DPR RI dengan kewenangannya untuk segera membahas, menyepakati dan mengesahkan Perppu Ormas.

“Jangan sampai DPR sebagai salah satu lembaga tinggi Negara ditekan dan diintervensi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menolak pengesahan Perppu Ormas yang dianggap penting karena menyangkut keberlangsungan, eksistensi dan keutuhan NKRI,” kata Agus.

Agus mengungkapkan, melihat situasi politik bernegara akhir-akhir ini terlihat kurang begitu kondusif dan menimbulkan beberapa potensi ancaman, baik dari eksternal ataupun internal. Khususnya dari dalam negeri, dimana Negara saat ini rentan disusupi faham dan ideologi radikal yang sejauh ini terlihat liar serta berpotensi melawan pemerintah, dimana mereka secara terang-terangan menolak Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final.

“Bukan hanya itu, akhir-akhir ini muncul kembali isu kebangkitan PKI yang sengaja dihembuskan di tengah masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dimana isu PKI bisa membangkitkan luka lama dan berpotensi menimbulkan disharmonis dalam masyarakat. Padahal kita sudah sama-sama memahami, mengetahui dan bahkan menjalankan rekonsiliasi secara alamiah antar anak bangsa,” ungkapnya.

Mereka meminta, apapun itu bentuk kelompok, golongan, dan organisasi yang mengarah kepada bentuk penyebaran paham dan ideologi yang merongrong keutuhan NKRI serta merusak tatanan kehidupan sosial bangsa Indonesia yang sejuk di tengah kemajemukan, wajib untuk ditindak dan dibubarkan karena tidak sesuai dengan identitas kebangsaan  yang plural.

“Perppu Ormas harus didukung penuh untuk difungsikan sebagai pencegahan awal bertumbuh kembangnya faham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Aliansi Kebhinekaan menyerukan, mendorong dan mendukung penuh pemerintah untuk konsisten dan tegak lurus menjalankan Perppu Ormas untuk menindak tegas ormas-ormas yang berfaham kontra dengan Pancasila, baik itu komunis maupun Ormas yang mengatasnamakan agama tertentu,” tegasnya.

Aliansi Kebhinekaan juga meminta pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum di tengah derasnya isu politisasi dan keberpihakan hukum yang sejauh inicenderung tebangpilih.

“Pemerintah wajib menempatkan hukum sebagai instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Dan yang terakhir, momentum Hari Tani Nasional (HTN) diharapkan agar Pemerintah tidak melupakan pentingnya bidang pertanian, kesejahteraan petani dan terus memberikan perhatian ekstra kepada sektor agraris.

“Mengingat potensi pertanian kita amatlah luar biasa guna mencapai swasembada pangan dan mensejahterakan petani,” pungkansya.



Share on
Facebook! Twitter! Joomla Free PHP
 

Posting komentar anda