Nov
24
2020
Today
Cuaca Cilacap 01-09-2020

Berawan
Suhu : 24-300C
Angin : 5-10 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Tolak Omnibus Law, Buruh di Cilacap Geruduk Gedung DPRD
Oleh Wagino   
Senin, 24 Agustus 2020 20:14

CILACAP, (CIMED) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Kabupaten Cilacap menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan ini dilakukan dengan melakukan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap, Senin (24/8/2020).


Mereka melakukan aksi dengan memasang spanduk di depan kantor wakil rakyat tersebut. Selanjutnya, perwakilan anggota diterima oleh Komisi D DPRD Cilacap untuk audiensi.

Dwi Antoro Widagdo selaku koordinator aksi menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan audiensi ini pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polres Cilacap terkait rencana aksi unjuk rasa penolakan Omnimbus Law RUU Cipta Kerja di Kantor DPRD Kabupaten Cilacap sesuai instruksi DPP FSP KEP.

"Aksi sedianya akan kami laksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020 dan dihadiri 1.000 orang peserta. Namun atas saran dan masukan dari pihak Polres Cilacap kepada kami untuk meminimalisir jumlah massa demi menjaga kondusifitas dan keselamatan bersama mengingat masih dalam masa pendemi COVID-19. Sehingga kami hanya membawa 30 orang peserta aksi saja sebagai bentuk kepatuhan kami kepada pihak yang berwenang," ungkapnya, Senin (24/8/2020).

Dihadapan Komisi D DPRD Cilacap, perwakilan FSP KEP mengungkapkan keberatan atas RUU Omnimbus Law Cipta Kerja.

“Kami melihat di Kluster Ketenagakerjaan ada beberapa pasal dan ayat baik tambahan maupun penghapusan yang lebih menyengsarakan kesejahteraan buruh, untuk itu kami mohon pihak DPRD menyampaikan aspirasi kami kepada DPR RI agar pasal tersebut bisa dihilangkan ataupun kalau tidak bisa kami akan menolak khusus untuk kluster ketenagakerjaan,” ungkap Ketua DPC FSP KEP Dwiantoro Widagdo.

Dwiantoro menyebut, beberapa pasal yang dipermasalahkan diantaranya hilangnya upah minimum kabupaten dan upah sektoral, menghilangnya pesangon dan masa kerja, fleksibilitas masa kerja/penggunaan massa outsorcing dan buruh kontrak diperluas, lapangan pekerjaan berpotensi diisi oleh tenaga kerja asing unskill, jaminan sosial terancam hilang, dan menghilangnya sanksi pidana bagi perusahaan.

“Jika tidak (bisa direalisasikan), Kami siap mendukung keputusan dari pengurus pusat terkait dengan mogok nasional bersama-sama dengan seluruh Pekerja Indonesia,” katanya.

Untuk itu, para pekerja akan mengawal aspirasi tersebut disampaikan oleh DPRD Cilacap kepada DPR RI. Serta memastikan apa yang menjadi aspirasi para pekerja diakomodir ataupun pencabutan RUU Cipta Kerja.

Sekretaris Komisi D DPRD Cilacap Suheri mengatakan telah mencatat segala keberatan maupun aspirasi para pekerja terkait penolakan RUU Cipta Kerja.

“Tentunya ini kebijakan dari pemerintah pusat, maka kami akan melanjutkan aspirasi mereka, kepada pemerintah,” katanya.
Usai audensi, para FSP KEP membentangkan lima buah spanduk penolakan RUU Cipta Kerja di pagar halaman gedung dewan selama tiga hari berturut-turut atas seijin Komisi D DPRD Cilacap.