Okt
18
2021
Today

Cuaca Cilacap 10-10-2021

Berawan
Suhu : 24-300C
Angin : 5-10 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
DPRD Dinilai Tak Jeli, Anggaran Rutin dan Swakelola Pemkab Cilacap Luput Dari Pengawasan
Oleh Wagino   
Kamis, 23 September 2021 20:52

CILACAP, (CIMED) - Koordinator LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso menyoroti kinerja DPRD Kabupaten Cilacap terkait pengawasan dan penggunaan APBD yang dinilai kurang jeli. Salah satunya anggaran rutin dan swakelola Pemkab Cilacap yang nyaris luput dari pengawasan DPRD.



Sorotan itu disampaikan Ekanto menyikapi padangan umum sejumlah fraksi terhadap Perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022 belum lama ini. Ekanto menyayangkan tanggapan fraksi DPRD Cilacap dari tahun ke tahun monoton, hanya menanggapi dari sambutan atau pernyataan eksekutif dalam hal ini Bupati.

"Saya melihat tidak ada perubahan model dan cara DPRD secara umum seluruh fraksi dalam menanggapi sambutan Bupati maupun eksekutif," katanya, Kamis (23/9/2021).

Padahal, lanjut dia, sebagai warga masyarakat berharap adanya satu kritikan yang mendasar bukan hanya permukaan.

"Jadi saya menganggap, selama ini secara umum DPRD hanya memahami permukaan permasalahan yang ada di Pemkab," ucap Ekanto.

Dirinya menyebut jarang mendengar fraksi membacakan tanggapan masuk ke substansial. Termasuk yang paling penting dan menjadi sorotan selama ini adalah anggaran.

"Bagaimana DPRD melakukan pengawasan terhadap APBD yang bersifat rutin maupun yang diswakelola oleh eksekutif?" ungkapnya.

Menurutnya, dirinya tidak melihat itu. Karenanya, sebagai warga masyarakat dirinya merasa bosan dengan tanggapan selama ini yang berkaitan dengan sambutan-sambutan yang dilakukan DPRD.

"Seharusnya DPRD bisa lebih berani masuk ke substansi pengawasan. Apalagi yang faktanya anggaran rutin yang bersifat swakelola di dinas-dinas Pemkab Cilacap nilainya sangat besar dan nyaris tak tersentuh pengawasan," tegas Koordinator LSM Seroja ini.

Oleh karena itu, dia berharap agar tanggapan DPRD tidak monoton dan membosankan, bisa memetakan dan menanggapi secara substantif terhadap permasalahan mendasar yang ada di ekeskutif.

"Terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD penggunaan secara substansial. Karena pengawasan, DPRD bisa masuk pada wilayah substansial yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cilacap Purwanto dalam pandangan umum Fraksi terhadap Perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022 meminta anggaran pemulihan ekonomi harus tepat guna dan mampu memberikan stimulus kepada masyarakat demi menekan laju inflasi di Kabupaten Cilacap.

Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cilacap Nasun meminta Pemda lebih kreatif dan taktis dalam perencanaan penggunaan anggaran, perencanaan secara efisien, produktif dan berbasis kinerja, serta mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial.