Sep
20
2014
Today

Cuaca Cilacap 3-9-2014

Cerah
Suhu : 22-280C
Angin : 5-27 km/jam
Cuaca Maritim KLIK Disini

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Angka Merah Untuk Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Patimuan Cetak E-mail
Oleh Yossy Suparyo   
Kamis, 27 Nopember 2008 11:43

Senin (3/11) pukul 11.30, saya datang ke Kantor Kecamatan Patimuan untuk melakukan perpanjangan KTP. Tepat 16 November 2008, masa berlaku KTP saya habis. Sesuai dengan peraturan yang tertera di KTP, 14 hari sebelum KTP habis diharapkan warga memperbaharui.

Memasuki kantor Kecamatan segara saya mencari papan informasi tentang bagaimana pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sesuai dengan Kepmenpan Nomor 26 tahun 2004, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta atau janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertangung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun, dua papan informasi yang ada tak menyampaikan informasi secuilpun perihal layanan-layanan yang diselenggarakan oleh kecamatan.

Lalu, saya masuk ke loket pelayanan bertanya pada petugas. Saya bertanya bagaimana cara membuat KTP dan apa saja persyaratannya. Saya mengeluarkan surat pengantar dari pemerintah desa dan kartu keluarga (KK). Petugas lalu bertanya,"Kamu ada foto? Kamera di sini rusak sudah 2 hari ini. Jika tidak punya, silahkan foto di luar dulu."

"Wah, jika dua hari kamera rusak apa tidak dicarikan alternatif?" saya coba bertanya, "kebetulan saya bawa kamera digital mungkin bisa membantu, setelah jepret bisa langsung ditransfer."

"Gak bisa, semua harus dilakukan oleh dan dengan alat petugas. Anda bawa foto gak?" sergah petugas.

"Ya, kebetulan saya bawa," sembari menyerahkan berkas dan selembar foto 3x4.

"Tiga puluh ribu, mas," petugas segera menyebutkan angka biaya yang harus dibayar.

Saya mengeluarkan uang lima puluh ribuan. Petugas memasukkannya dalam laci, seraya memberi dua lembar sepuluh ribuan, sembari mempersilahkan saya menunggu di luar, tepatnya emperan, sebab tidak ada fasilitas untuk antri atau menunggu.

"Maaf, tidak ada kwitansi?" tanyaku. "Saya tadi telah membayar, menapa saya tidak dikasih tanda bukti," lanjutku.

"Gak ada kwitansi mas, nanti kalau selesai mas saya panggil," sergahnya.

"Bukan begitu. Bukankah setiap transaksi harus ada tanda bukti?" saya coba protes. Tapi petugas acuh tak acuh seraya melayani lainnya.

Di emperan ada puluhan warga yang duduk di lantai menunggu panggilan. Ada yang mengurus KTP, KK, dan lain-lain. Ia coba bertanya pada beberapa warga, berapa rupiah mereka membayar dan apakah diberi kwitansi. Untuk satu layanan, beberapa warga membayar dengan berbeda. Si pemuda Rp 30 ribu, Si Kardi membayar Rp 20 ribu, Si Warni membayar Rp 25 ribu. Mengapa satu layanan harganya berbeda?

Ada dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kecamatan Patimuan. Pertama, mereka tidak menyediakan sumber rujukan yang dipersiapkan oleh lembaga ini sehingga warga dapat mengakses setiap layanan secara jelas. Prosedur dan tata cara layanan hanya dapat akses apabila warga bertanya pada petugas layanan, sayangnya penjelasan antara satu petugas dengan petugas lainnya simpang siur alias tidak sama. Padahal, aturannya kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

Kedua, tidak adanya penerapan sistem pelayanan yang akuntabel. Hal ini terlihat dari tidak adanya kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran dan jumlah biaya yang dibayarkan juga tidak sama. Setiap transaksi pelayanan publik harus memberikan kwitansi pembayaran. Bahkan untuk menjamin transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan.

Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengenola keuangan/Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah/unit pelayanan. Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

Yossy Suparyo, Warga Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan



Share on
Facebook! Twitter! Joomla Free PHP
 

Comments 

 
+1 #35 semangat... 2011-07-27 10:55
apa sdh ada penjelasan dr petugas terkait?tq
Quote
 
 
+1 #34 numpang 2010-08-02 16:14
kepala desa sidamukti sapa yaaaa
maap bukan gitu sih
buat andesti lam kenal
bravo for yossy
Quote
 
 
+5 #33 GEBUK [Gerakan Bunuh Korupsi] 2009-09-27 07:46
Mas yossi
kritik nya bagus, sangat membangun

klo ada yossi2 lain boleh dong korek-korek borok nya pelayanan publik.

karena Mereka [aparat] yg harus mengurusi, mengolah, melayani kepentingan masyarakat.

Buat pihak yg berkompeten
TOLONG URUS & OLAH KEUANGAN DAERAH CILACAP supaya hajat masyarkatnya menjadi BENAR

dari
Kampoeng Bloendenx
Quote
 
 
+4 #32 Klarifikasi 2009-09-21 08:30
Halah! Ga ush menyangkal pak! Percuma! Seluruh rakyat indonesia jg prnh merasakan buruknya layanan pemerintah terhadap publik, tp krn posisi rakyat ini ga menguntungkan jd mau ga mau krn wajib. Diangkat jd PNS itu kewajibanya melayani rakyat, klo ga iklas dan ga sungguh2 anak keturunanmu cuma makan makanan haram. Gaji dan tunjangan yg anda terima merupakan pajak yg dibayar rakyat
Quote
 
 
+3 #31 dukungan untuk pahlawan sejati 2009-09-12 18:47
sy mengharapkan semua rakyat sama seperti mas yosi, cerdas,kritis dan pemberani... karena hanya dengan memupuk mental tersebut maka masyarakat tidak akan dibodohi oleh pihak manapun. karena peraturan perundangan tidak hanya untuk orang kecil, namun untuk seluruh bangsa, tanpa memandang ras dan gol. kpd pihak terkritik hendaknya KOREKSI DIRI lebih baik, dari pada kebakaran jenggot, bila kejadian tersebut adalah benar. siplah. BRAVO WONG CILIK
Quote
 

Posting komentar anda