Jan
20
2022
Today

Cuaca Cilacap 23-11-2021

Hujan
Suhu : 24-300C
Angin : 5-10 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Kejari Cilacap Usut Dugaan Korupsi Dana Desa di Bulupayung
Oleh Wagino   
Selasa, 23 Pebruari 2021 22:18

KESUGIHAN,(CIMED) - Kejaksaan Negeri Cilacap mengusut terkait dugaan tindak korupsi kasus pengelolaan dana desa (DD) yang terjadi di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan tahun 2017. Bahkan, penyidik Kejari Cilacap telah melakukan penggeledahan di kantor desa setempat dan menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat berat.
Kepala Kejari Cilacap Tri Mulyanto melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Muhamad Hendra Hidayat mengatakan, guna kepentingan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa pemerintah Desa Bulupayung, penyidik melakukan penggeledahan, penyitaan dan penitipan barang bukti.

"Ini sesuai dengan perintah penyidikan Nomor : Print-35/M.17/Fd.1/02/2021 terkait perkara dugaan penyimpangan dana desa tahun 2017 Desa Bulupayung," kata Kasi Pidsus usai memimpin penggeledahan dan penyitaan di kantor Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Selasa (23/2/2021).

Hendra belum menyimpulkan dan menyebut kerugian dalam perkara tersebut karena masih dihitung oleh auditor dari Inspektorat Cilacap.

"Barang bukti dokumen dari kantor desa, sebagian diambil dari saksi-saksi yang diambil keterangannya diperiksa di kantor Kejaksaan Cilacap," bebernya.

Selain dokumen, barang bukti yang disita yakni sejumlah alat berat berupa stone crusher. Karena tidak bisa dibawa, sehingga sementara lokasi tempat usaha pemecah batu berikut alat dipasang garis pembatas.

"Kita pasang garis supaya tidak berubah bentuknya. Kita buatkan berita acara penitipan ke pihak yang bertanggujawab di sini," tandasnya.

Ditambahkan, terungkapnya kasus tersebut setelah kejaksaan mendapatkan laporan dari masyarakat, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bulupayung.

Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bulupayung, Suharyono, mengatakan kasus bermula pihak CV. Akbar yang tidak memberikan hak kepada BUMDes terkait dengan bagi hasil dalam pengelolaan unit usaha mesin pemecah batu.

"MoU sudah dimulai waktu kami selaku pengurus BUMDes belum dibentuk. Jadi MoU antara pihak Desa dengan pihak ketiga. Jadi kami selaku pengurus hanya melaksanakan kebijakan yang sudah ada," kata Suharyono.

Disebutkan, uang penyertaan modal yang bersumber dari dana desa dan diterima BUMDes tahun 2017 sebesar Rp 551 juta. Anggaran sebesar itu untuk membuat tempat pemecah batu yang dibangun dilahan milik warga yang disewa. Kemudian mendapat bantuan dari Kementerian Desa sebesar Rp 50 juta berupa inventaris pengurus BUMDes.

"Untuk membangun stone crusher menghabiskan anggaran Rp 651 juta," ungkapnya.

Menurutnya, BUMDes baru mengelola satu unit usaha berupa stone cruser (pepecah batu) dan setiap tahunnya selalu dilaporkan meski belum memberikan konstribusi untuk desa.

"Pendapatan tiap bulan usaha belum bisa kita sampaikan karena menyangkut angka. Tapi sampai saat ini kami belum ada hasil karena masih terhutang oleh pihak ketiga (CV). ujarnya.

Terkait kasus tersebut Kepala Desa Bulupayung, Ahmad Badari menyampaikan, kasus tersebut terjadi saat Kades periode sebelumnya 2013-2019 yang dijabat Salamun. Sedangkan dirinya baru menjabat sejak 2019 lalu. Menurutnya, sejak dirinya menjabat sudah berupaya agar persoalan yang membelit BUMDes untuk segera diselesaikan internal. Akan tetapi, sebelum diselesaikan sudah keburu dilaporkan ke Kejaksaan.

"Sudah sering saya sampaikan agar diselesaikan internal. Tapi sekarang sudah terlanjur ditangani Kejaksaan. Jadi kita ikuti saja," kata Badari.

Badari berharap, meski saat ini proses penyidikan sudah berjalan nantinya tidak ada masyarakat yang dikorbankan dan terjerat pidana.