Jun
26
2022
Today

Cuaca Cilacap 21-06-2022

Hujan
Suhu : 24-300C
Angin : 5-10 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Mutasi Pejabat Jelang Pilkada, Petahana Terancam Gagal Nyalon
Oleh Wagino   
Jumat, 15 Juli 2016 22:26

CILACAP, (CIMED) - Mutasi enam pejabat eselon II yang dilakukan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji pada Rabu (13/7/2016) bakal mengganjal langkah petahana (incumbent, red) apabila kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati pada Pilkada Cilacap 2017 mendatang.


Pasalnya, kebijakan Tatto tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam pasal 71 ayat 2 disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Padahal sesuai jadwal di KPU Cilacap, penetapan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap pada 22 Oktober mendatang.

Apabila melanggar, maka sanksi tegas diberlakukan sebagai mana diatur dalam ayat 5 yang menyebutkan "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, Handi Tri Ujiono, ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (15/7) mengatakan, pasal itu tidak berlaku apabila petahana tidak mencalonkan diri. Sebab dalam Undang-Undang sudah diatur.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Cilacap, Heroe Harjanto mengatakan pihaknya akan melakukan konsultasi dengan Kementrian Pendayagunaan, Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Men PAN RB) terkait dengan adanya hal tersebut.

“Ada aturan baru tetapi, ASN belum tahu, maka dari itu kami akan melakukan konsultasi terlebih dahulu,” kata Heroe.

Menurutnya, terkait pejabat yang dilantik masih akan menjabat sesuai dengan SK yang saat ini diterima. Perubahan di kemudian hari akan dilakukan, setelah adanya hasil konsultasi dengan MenPAN RB.

Sebelumnya, pada Rabu (13/7/2016) sebanyak enam pejabat eselon II dialihtugaskan berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 821.2/075/2016, tanggal 12 Juli 2016. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Pendopo Wijayakusuma Cakti dilakukan langsung oleh Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji.

Pejabat yang geser dan menduduki kursi jabatan strategis masing-masing adalah Farid Ma’ruf menggantikan Indro Cahyono sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Farid semula dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sedang Indro Cahyono dialihtugaskan sebagai Kepala Inspektorat menggantikan Imam Wahyu Djatmiko. Sementara Imam sendiri menempati jabatan baru sebagai Kepala DPPKAD yang ditinggalkan Farid.

Kursi jabatan strategis lainnya yang mengalami pergantian yakni Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang semula diduduki Warsono kini dijabat Uong Suparno. Sebelumnya Uong menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), sedangkan Warsono menempati pos baru sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang ditinggalkan Kosasih. Sementara Kosasih menduduki jabatan sebagai Kepala Dishubkominfo.