Jun
26
2022
Today

Cuaca Cilacap 21-06-2022

Hujan
Suhu : 24-300C
Angin : 5-10 km/jam
Cuaca Maritim

Login

Nama Pengguna Kata sandi
Lupa kata sandi anda? Lupa nama pengguna anda?
Soal Pelantikan Enam Pejabat Eselon II, Akhirnya Sekda Angkat Bicara
Oleh Wagino   
Selasa, 19 Juli 2016 19:50

CILACAP, (CIMED) – Polemik pelantikan terhadap enam pejabat eselon II oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Cilacap Pebruari 2017 mendatang terus menjadi sorotan. Pasalnya, Tatto yang sudah melamar ke sejumlah parpol untuk maju pada Pilkada mendatang melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.


Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap Sutarjo yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) rotasi pejabat eselon II akhirnya angkat bicara. Sutarjo membeberkan pelantikan terhadap pejabat eselon II tersebut ternyata tersandung Undang-Undang.

“Ini barangkali mungkin kesalahan kami dalam mengantisipasi diterbitkannya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ini merupakan pembelajaran kepada semua pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, termasuk mungkin pemerintah pusat. Karena kecepatan teknologi informasi (TI) yang dimiliki ternyata tidak bisa direspon, tidak bisa ditangkap, tidak bisa ditutupi secara parallel bersama-sama apa yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat,” kata Sekda Sutarjo, Selasa (19/7/2016).

Menurut dia, dirinya tidak bisa membayangkan kondisi di luar Jawa yang mungkin ITnya belum bagus. Dimana, Provinsi, Kabupaten/Kota mungkin juga Kecamatan dan SKDP suruh mencari sendiri dengan mendownload (mengunduh, red)  peraturan perundangan yang diundangkan pada tanggal yang sama, diberlakukan tanggal yang sama, berlaku pada hari itu juga.

“Ini nampaknya tidak mungkin. Padahal, yang semestinya sebelum diundangkan, sebelum ditandangani  itu sudah ada sosialisasi. Kita sampai dengan sekarang juga belum pernah mendapatkan apa yang disebut dengan sosialisasi perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemilu Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara serentak di tanah air ini,” ujarnya.

Terkait hal itu, pihaknya baru menemukan UU Nomor 10 Tahun 2016 pada 14 Juli sore usai rapat Paripurna di gedung DPRD Cilacap. Padahal UU itu diundangkan pada 1 Juli.

“Sehingga kami meminta kepada teman-teman untuk mencari informasi dan mengunduh UU itu,” kata Sekda.

Dia mengungkapkan, sebelumnya pernah ada informasi bahwa akan disepakati bersama perubahan UU nomor 1 tahun 2015 akan disahkan pada 30 Maret 2016. Kemudian ditunggu sampai dengan akhir Mei, belum juga muncul. Sampai dengan 30 Juni juga belum, ternyata 1 Juli diundangkan.

“Dan tanggal 1 Juli teman-teman belum ada yang membaca, belum ada yang melihat di websitenya Kementrian Kumham, Kementrian Dalam Negeri dan sebagainya. Baru kemudian kita baru bisa membaca pada 14 Juli 2016,” ungkapnya.

Konsultasi Ke Kementrian PAN RB dan Kemendagri

Menindaklanjuti pelantikan tersebut, Sekda Sutarjo lantas menugaskan Kepala BKD Heroe Hardjanto untuk konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negera pada Kementrian PAN RB.

“Kami juga menugaskan Asisten Pemerintahan untuk konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri,” katanya.

Disebutkan, dari hasil laporan dan konsultasi dengan datang ke Komisi ASN ternyata juga sama. Komisi ASN juga mengaku belum tahu kalau sudah diundangkan.  Demikian juga Asisten Pemerintahan Wasi Ariyadi yang merapat ke Direktorat Kewilayahan Kemendagri juga baru dapat 13 Juli sore. Saat itu baru membaca di websitenya Kumham, bahwa UU itu telah diundangkan 1 Juli tahun 2016.

“Terkait dengan nasib pelantikan tanggal 13 Juli tersebut, hal itu akan dilaporkanoleh Kasubdit  ke Direktur yang dilanjutkan ke Dirjen Kemendagri,” terangnya.

Kendati demikian, lanjut Sutarjo, pihaknya tidak berhenti sampai disitu dan terus membahas bersama jajarannya untuk terbaik apa yang harus dilakukan oleh Bupati terhadap pelantikan pejabat eselon II tanggal 13 Juli yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 jelas sudah dilarang.

“Karena apa? Karena pak Tatto jelas sudah merapat ke beberapa partai politik. Kemudian dinyatakan melamar dan maju lagi pada Pilkada 2017. Sehingga terkena pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, kami melakukan kajian-kajian hasil konsultasi baik ke Kementrain PAN RB maupun Kemendagri terhadap keputusan yang telah dibuat oleh Presiden,” tandasnya.